BONGKAR KEDAULATAN ENERGI INDONESIA!!

Oleh : Muhammad Ali Husein
Kadept Kastrat KAMMI Kathoza 2013

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Pasal 33 (3) UUD 1945).

Energi adalah sebuah entitas vital dalam kehidupan bernegara. Sebuah determinan yang akan memberikan efek domino pada aspek-aspek lainnya. Keberadaanya dianggap fundamental sebagai salah satu penentu kemakmuran rakyat karenanya secara prinsip dimasukkan ke dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Hal itu untuk menegaskan bahwa keberadaan kekayaan alam berupa energi sudah sepatutnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Sumber daya energi yang dimiliki oleh sebuah Negara merupakan kekayaan esensial dan strategis, khususnya minyak migas (bumi dan gas). Karena migas merupakan bahan dasar aktifitas sehari-hari, tidak ada yang bisa bekerja tanpa migas. Energi migas digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, aktifitas dapur rumah tangga, dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan keseharian seluruh manusia. Konsumsi energi di Indonesia tiap tahunnya pun selalu meningkat, terutama konsumsi BBM sebagai bahan bakar kendaraan.

BBM terdiri dari tujuh jenis yaitu avtur gasoline (avgas), avtur, mogas (motor gasoline), minyak tanah (mitan), minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar. Avtur gasoline dan avtur adalah bahan bakar pesawat terbang. Sementara mogas atau motor gasoline sering kita kenal dengan bensin. Minyak tanah, dulu sebelum konversi minyak tanah ke LPG banyak digunakan sebagai bahan bakar memasak oleh rumah tangga. Sebagian lagi digunakan oleh industri. Sedangkan minyak solar dan minyak diesel digunakan juga untuk kendaraan yang bermesin diesel. Adapun minyak bakar lebih digunakan oleh industri-industri besar yang sering kali juga digunakan sebagai energi alternatif bagi industri menengah. (Septin Puji Astuti).

Tingkat Konsumsi Energi di Indonesia

Berdasarkan data statistik minyak bumi dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pada tahun 2005 tingkat konsumsi migas atau yang dikenal dengan bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 101.867 juta barel minyak. Namun pada tahun 2011 silam tingkat konsumsi migas melonjak menjadi 165.308 juta barel minyak. Data dari Kementerian ESDM ini membuktikan bahwa konsumsi energi di Indonesia tiap tahunnya selalu meningkat.

Melonjaknya konsumsi energi migas tiap tahunnya disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan transportasi di Indonesia yang menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) selalu bertambah. Pada 2005 jumlah mobil penumpang, bis, truk, dan kendaraan bermotor sebanyak 37.623.432 buah, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 85.601.351 buah. Hal ini mengakibatkan naiknya konsumsi energi migas dan berpengaruh pada tingkat kebutuhan energi migas di Indonesia per tahunnya yang juga berdampak pada tingkat ekspor impor migas. Timbul pertanyaan besar mengapa Indonesia harus mengimpor energi jika negaranya mempunyai sumber daya (resource) energi? Hal ini pun menjadi penting untuk dibahas.

Komparasi Energi dengan Negara Petro Dollar

Padahal, jika kita mengkomparasikan dengan Negara-negara penghasil minyak yang besar di dunia, justru kedaulatan energi adalah hal yang paling utama. Arab Saudi merupakan Negara dengan harga BBM termurah ke 5 di dunia dengan mematok harga USD 0,12/liter, yang jika di rupiahkan harganya hanya mencapai Rp 1.404. Hal senada pun diterapkan oleh Venezuela yang merupakan Negara dengan harga minyak termurah di dunia. Negara ini mematok BBM pada kisaran USD 0,05 yang jika dirupiahkan harganya hanya Rp -585.

Negara-negara tersebut menyadari bahwa memberinka subsidi yang besar terhadap BBM merupakan bentuk awalan yang menciptakan konsumsi tinggi dalam masyarakat. Namun Negara-negara tersebut menyadari bahwa dengan memberikan subsidi BBM yang besar di dalam negaranya maka hal itu bisa menekan biaya produksi dalam industri, ketika biaya produksi bisa ditekan maka harga produk yang dihasilkan pun murah. Lain halnya jika subsidi BBM sedikit, biaya produksi akan naik karena bahan dasar industrinya membutuhkan BBM, jika biaya produksi naik, maka harga barang yang dihasilkan pun akan naik, jika tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka biaya menyengsarakan rakyat.

Wajah Asli Energi di Indonesia

Ada beberapa alasan yang penting untuk diketahui mengapa Indonesia yang merupakan Negara penghasil energi migas namun masih banyak melakukan KKS (Kontrak Kerja Sama) dengan perusahaan asing untuk pengelolaan Hulu dan Hilir Migas. Tak hanya itu, ternyata Indonesia masih melakukan impor minyak besar-besaran, hal ini dibuktikan dengan diimpornya 77.963.403 barel dari Negara-negara asing pada tahun 2012. (Ditjen Migas, status update : Desember 2012). Didasari data-data tersebut, penting kiranya mengetahui kedaulatan energi migas di Indonesia.

Pertama, Selama ini rakyat Indonesia salah kaprah tentang ketersediaan migas di negaranya. Berdasarkan data dari Prof.Ir. Doddy Abdassah M.Sc., Ph.D, Guru Besar Teknik Reservoir ITB, terungkap bahwa sumber daya energi di Indonesia sampai tahun 2011 mencapai 70 miliar barel. Namun itu hanya sebatas sumber daya (resource), sedangkan cadangan energi yang sudah terbukti (proven reserve) hanyalah 4,2 miliar barel dan cadangan energi terbukti di dunia jauh melampaui itu, yakni sebesar 1,24 triliun barel. Hal ini berarti ketersediaan migas di Indonesia yang dikategorikan sebagai cadangan terbukti barulah mencapai 0,34% dari total cadangan energi terbukti di dunia. Selama ini rakyat Indonesia salah kaprah yang menganggap bahwa Indonesia kaya akan migas, namun sebenarnya salah mengerti akan ketersediaan resources yang diasumsikan sebagai proven reserve.

Selain itu, lifting (produksi minyak) minyak mentah sekarang ini hanya berkisar antara 830.000-870.000 barel oil per hari (target hingga tahun ini 900.000 barel oil per hari). Lifting tersebut masih jauh untuk memenuhi konsumsi nasional yang mencapai 1,4 juta barel oil per hari, hingga akhirnya negara diharuskan impor dari luar negri. Untuk gas sendiri lifting kita tahun ini diprediksi dapat mencapai 1,36 juta barel setara minyak (Badan Kebijakan Fiskal RI, 2013).

Kedua, Menurut data BP Migas (sebelum dibubarkan MK) tahun 2012, dari seluruh ladang migas di Indonesia, sebanyak 88% ladang migas dikuasai oleh Perusahaan Asing, 4% dikuasai oleh konsorsium yang melibatkan Perusahaan Asing, dan 8% dikuasai oleh BUMS Nasional dan BUMN. Tak berhenti sampai disitu, menurut Direktur Eksekutif Mubyarto Institute dan Wakil Ketua ISEI Yogyakarta, penguasa migas di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, pertama disebut Super Major yang terdiri dari perusahaan Exxon Mobile, Total, Fina, Elf, Bp Amoco, Arco, dan Texaco yang menguasai 70% cadangan minyak dan 80% gas. Kategori kedua disebut Major yang terdiri dari Canoco, repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan Petronas yang menguasai 18% cadangan minyak dan 15% gas. Yang ketiga adalah independen, yang menguasai 12% cadangan minyak dan 5% gas.

Ketiga, Indonesia sebagai Negara yang memiliki ladang minyak besar namun tidak memiliki kilang minyak untuk mengolah minyak olahan, sehingga menjadikan Singapura sebagai makelar minyak Indonesia. Minyak yang sudah digali Indonesia dijual ke Singapura yang memiliki kilang untuk proses refinery dan distilasi minyak. Lalu hasilnya minyak tersebut dijual lagi kepada Indonesia. (Tumiran, anggota Dewan Energi Nasional).

Alasan-alasan itulah yang membuat kedaulatan migas di Indonesia tidak sepenuhnya dikuasai Negara, data-data tersebut pun membuktikan bahwa ada pencideraan terhadap amanah UUD 1945 yang mengharuskan kekayaan energi sepenuhnya dikuasai oleh Negara. Padahal, penulis beranggapan energi merupakan salah satu suatu variable penentu dalam kedaulatan, karena energi bisa dijadikan titik duduk atau modal dalam bernegosiasi dengan engara lain, energi bisa dijadikan sebagai posisi tawar dalam berdiplomasi. Itulah anggapan penulis tentang kemaslahatan suatu kedaulatan energi.

Blok Mahakam Korban Selanjutnya?

Untuk membahas seluruh permasalahan energi di Indonesia dirasa cukup kompleks, karena itu peneliti hanya membatasi pada permasalahan ladang energi migas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Seperti halnya permasalahan Blok ONJW (Offshore North West Java), Blok Cepu, dan permasalahan migas lainnya, permasalahan Blok Mahakam adalah permasalahan yang penting untuk dibahas. Namun kiranya perlu data-data yang mendukung akan pentingnya Blok Mahakam dari permasalahan migas yang lain.

Permasalahan Blok Mahakam tak hanya menyangkut permasalahan produksi migas, namun juga menyangkut permasalahan kedaulatan energi di Indonesia. Permasalahan yang sedang hangat di permukaan adalah tentang belum jelasnya siapa yang akan menjadi pemegang saham Blok Mahakam setelah kontrak dengan perusahaan asing habis pada tahun 2017 nanti. Ladang migas yang memasok 35% produksi gas nasional tersebut memiliki kontrak kerjasama dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Ltd, kontraknya pun akan berakhir pada tahun 2017. Hingga kini Menteri ESDM, Jero Wachik, masih belum menentukan siapa pengganti pemegang saham Blok Mahakan pasca kontrak dengan perusahaan asing tersebut berakhir.

Saham dari Blok Mahakam kini dimiliki oleh perusahaan Total E&P Indonesie sebesar 50% sebagai operator dan Inpex Ltd sebesar 50% sisanya. Menurut data eks BP Migas tahun 2010, cadangan migas di Blok Mahakam sebesar 13,7 triliun kaki kubik (TFC) dengan laju ekstraksi gas 0,6 TFC/tahun. Potensi migas di Blok Mahakam hingga kini yang tersisa adalah 12,5 TFC, dan pada tahun 2017 diperkirakan memiliki sisa cadangan gas sebesar 10,1 TFC. Tak hanya itu, asumsi harga jual gas 12 dolar AS/MMBTU (million british termal unit), maka nilai ekonomis Blok Mahakam di 2017 mencapai 121,2 miliar dolar AS. (Republika.co.id, 30 Januari 2013).

Permasalahan sebenarnya dari Blok Mahakam adalah mengenai kedaulatan migas dan keuntungan Indonesia yang didapatkan dari kerjasama dengan perusahaan asing tersebut. Menurut Vice President Coordination Total E&P Indonesie, Yoseph Gunawan, menuturkan bahwa perusahaan Total E&P Indonesia mencakup laba bersih USD 10,416 miliar dari bagi hasil dan biaya produksi (cost recovery) sebesar USD 15,715 miliar. Bagian yang didapat Pemerintah sebesar USD 34, 934 miliar sedangkan modal perusahaan Total E&P Indonesie hanya sebesar Rp 23 triliun/tahun. Hal ini sangat timpang apabila dibandingkan dengan cost recovery yang dibayar Negara ke perusahaan Total E&P Indonesie sebesar USD 15,715 (sekitar Rp 142 triliun).

Dengan potensi energi yang dimiliki Blok Mahakam, Pemerintah seharusnya cerdas dalam memilih pemegang saham Blok Mahakam pasca KKS dengan perusahaan asing selesai. Sudah saatnya dikembalikan kepada Pertamina yang merupakan BUMN dalam bidang energi. Ingat, energi merupakan determinan yang akan memberikan efek domino pada aspek lain dalam bernegara.

Salam Negarawan!!