ANGGARAN YANG PRO RAKYAT MUNGKINKAH AKAN TERLAKSANAKAN ?

Oleh :Lingga Dramawan kader KAMMI KATHOZA Jurusan Sosiologi 2009

Tahun yang baru, harapan baru bagi rakyat. Kesejahteraan yang selama ini di mimpi-mimpikan oleh rakyat mungkinkah terjadi dengan rencana anggaran baru yang di sebut – sebut pro rakyat. Kesejahteraan yang sangat di inginkan oleh rakyat mungkin akan sedikit tercapai apabila rencana anggaran yang di ajukan akan di setujui oleh pusat. Tapi peran masyarakat dalam proses penganggaran merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas kesejahteraan mereka. Saya mengutip dari kata – kata Bapak Taufik Kiemas "Saya rasa itu sedikit lebih maju, pro rakyat. Mudah-mudahan di sidang panggar lebih menukik. Dan masalah TNI supaya bisa beli alutsista yang baru, jangan perbaiki terus. Kasihan TNI-nya," kata Taufiq usai pidato SBY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menarik sekali untuk kita bahas namun saya tidak akan membahas mengenai masalah yang selama ini ada pada hubungan intern mereka, saya hanya akan membahas mengenai RAPBN yang katanya pro rakyat.

RAPBN yang selama ini hanya sedikit mendukung kesejahteraan rakyat mungkin akan dinaikan oleh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dengan pemberlakuan Otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri dimungkinkan setiap daerah akan bertanggung jawab atas RAPBD yang mereka rencanakan agar RAPBD tersebut lebih pro terhadapa rakyat.
Namun dalam penetapan APBN maupun APBD bukan hanya rakyat yang bereperan dalam penetapan APBN tersebut karena sebuah lembaga pun ternyata berperan, seperti yang terjadi NTB. NU dan Muhammadiyah disana memberikan dampak terhadap perubahan APBD setempat namun kultur dakwah yang belum secara massif mendekatkan kajian islam dengan hal yang berbau “anggaran” menjadikan warga berpandangan bahwa anggaran merupakan produk kebijakan yang sulit dipahami dan merupakan dominan pemerintah. Padahal anggaran merupakan muara dari kebijakan publik dan perencanaan sebagai alat untuk mengidentifikasi seberapa besar keberpihakan negara kepada rakyatnya.

Kesulitan dalam penetapan anggaran yang pro rakyat ternyata tidak semudah yang kita bayangkan karena pemerintah sendiri harus memiliki visi dan integritas yang tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai hal, dan program agar nantinya masyarakat bisa menjadi sejahtera.

Dalam program – program pemerintah yang selama ini pro rakyat seperti PNPM Mandiri, BOS, dan lain sebagainya di harapkan dalam pemberian anggaran tersebut lebih di tingkatkan karena dana yang selama ini di anggarkan untuk program tersebut tidak mencukupi. Rakyat kecil yang selama ini hidup dalam penderitaan diharapkan dengan program tersebut dalat meningkatkan keahliannya dan hidup sejahtera namun itu semua tidak cukup karena tidak hanya keahlian atau keterampilan tapi juga rata – rata rakyat kecil itu tidak bisa menulis ataupun memebaca sehingga menghambat program – program tersebut.

Terkait dengan pujian yang diberikan Taufik Kiemas kepada SBY sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menaggapinya dengan pesimis karena seperti yang kita ketahui bahwa kedua kubu tersebut selama ini berseberangan. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN 2010, anggaran untuk kesehatan saja yang menjadi sektor terdekat terhadap kesejahteraan masyarakat turuNada pesimis yang dikatakan oleh anggota LSM tersebut membuat pesimis kita semua mungkinkah anggaran yang pro rakyat dapat terwujud n drastis. Abdul Ghafur dari GAPRI mengatakan RAPBN 2010 sama sekali tidak memihak pada rakyat. Buktinya, alokasi untuk program perlindungan sosial tahun ini mengalami penurunan dari Rp 24.44 triliun menjadi Rp 18.88 triliun. Alokasi untuk Puskesmas dan jaringannya berkurang drastis dari Rp 2.6 triliun ke Rp 1 triliun.

Yuna Farhan dari Seknas FITRA mengatakan APBN tidak dapat langsung dinilai pro rakyat hanya dari penempatan anggaran pendidikan di tempat teratas. Pasalnya, penggunaan anggaran pendidikan pun masih kurang jelas peruntukannya.

Nada pesimis yang dikatakan oleh anggota LSM tersebut membuat pesimis kita semua karena itu semua di katakan bukan tanpa dasar tapi ada fakta yang mendukung pernyataan tersebut, lalu mungkinkah anggaran yang pro rakyat dapat terwujud kali ini ? kita sebagai rakyat kecil hanya bisa mendukung dalam setiap program pemerintah yang pro rakyat dan memberikan masukan program – program yang pro rakyat karena kita sebagai rakyat memepunyai hak atas kesejahteraan yang dijanjikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA
http://kompas.com/
http://google.com/
Diposkan oleh KAMMI KOMISARIAT THORIQ BIN ZIYYAD di 02.380 komentar
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBerbagi ke Google Buzz